SEJARAH KONTEMPORER INDONESIA

A. PERANG DUNIA II DAN PENDUDUKAN JEPANG, 1942 – 5

Dimasa pendudukan jepang di Indonesia selama 3,5 tahun telah mampu menyadarkan dan membangkitkan semangat Revolusi rakyat Indonesia di Jawa maupun daerah lain di wilayah Indonesia dengan pembekalan yang walaupun sangat menindas dalam bentuk pemberian pelatihan dan pembekalan persenjataan bagi generasi muda yang semula ditujukan untuk membantu jepang dalam membentuk suatu kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akhirnya yang terjadi adalah kekalahan jepang atas sekutu dan memunculkan harapan yang sesungguhnya bagi kemerdekaan Indonesia.

Dengan melihat kondisi wilayah Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia atas 3 bagian yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan (Indonesia Timur) yang masing-masing wilayah telah dikoordinir oleh angkatan Darat dan Angkatan laut. Tiga wilayah ini diberdayakan oleh jepang berdasarkan ke unggulannya masing-masing, yang mana Jawa dengan sumber daya manusianya (SDM) sedangkan Sumatera dan Kalimantan dengan sumber daya alamnya (SDA) Oleh karena itu Jawa dibekali oleh Jepang dengan pengetahuan politik dan ilmiah yang lebih besar dari pada pulau-pulau lainnya sehingga kematangan dan kesadaran nasional daerah Jawa dapat lebih tinggi daripada daerah lainnya.

Pada saat pengambil alihan pemerintahan dari belanda dan Sekutu, rakyat Indonesia diberbagai daerah dengan kekuatannya menyerang serdadu dan warga Sipil Belanda sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah menyerah dan meminta bantuan pada kekuasaan Jepang.

Aceh dengan gerakan PUSA (persatuan ulam-ulama seluruh Aceh), Sumatera Timur, orang-orang Batak Karo dengan pimpinan GERINDO, di Deli dan Minangkabau pun dengan gerakan para ulama juga berusaha menyingkirkan Uleebalang, Raja dan penghulu yang memperoleh dukungan belanda didaerah-daerah tersebut dengan harapan Jepang akan memberikan apresiasi terhadap tindakan itu.

Upaya Jepang menyusun kembali perekonomian Indonesia agar dapat menopang rencana dominasi ekonomi terhdap kekuasaan Asi Timur dan Tenggara, malah kebijakan yang dibuat dengan putusnya hubungan dengan pasar ekspor tradisional mengakibatkan kerugian dan buruknya perekonomian Indonesia yang terbukti dengan penurunan hasil produksi karet, teh, gula dan tembakau.

Beredarnya mata uang Jepang dengan sangat tinggi menimbulkan inflasi, gangguan transportasi, kelaparan, meningkatnya angka kematian, menurunnya kesuburan, korupsi dan sangat memburuknya kondisi rakyat pada masa itu. Dalam mencari simpati rakyat Indonesia,Jepang lebih memilih strategi tanpa kekerasan dan paksaan dengan cara berkuasa melalui mobilisasi (Jawa dan Sumatera), walaupun pada akhirnya usaha Jepang ini malah menjadi peletak dasar bagi revolusi bangsa Indonesia untuk kemudian hari.

Sejak bulan Mei tahun 1942 berturu-turut Jepang sudah mulai mengalami kekalahan pada setiap perlawaanannya, seperti terhentinya serangan Jepang ke Australia dan Hawai, dipukul mundurnya Jepang oleh Amerika sehingga banyak kerugian yang di alami oleh Jepang dan ia menyadari bahwa kekalahannya sudah didepan mata.

Dalam usaha memobilisasi rakyat, pihak Jepang mengganti Organisasi MIAI dengan organisasi baru yang berada dibawah arahan mereka dengan meletakkan tokoh-tokoh Muhamadyah dan NU yang dapat dengan mudah mempengaruhi rakyat perkotaan dan pedesaan melalui sekolah-sekolah, kegiatan kesejahteraan dan hubungan-hubungan yang informal antar seluruh wilayah Nusantara.

Agustus 1942 dibuka sekolah-sekolah latihan bagi para pejabat, guru dan organisasi-organisasi pemuda dikembangkan dengan sangat luas sampai kedaerah-daerah seperti Seinendan (korp pemuda semi militer dengan anggota berusia 14 sampai 25 tahun), keibodan (korps kewaspadaan dengan anggota berusia 25 sampai 35 tahun) sebagai organisasi pembantu polisi, kebakaran dan serangan udara. Lalu tahun 1943 dibentuklah heiho (pasukan pembantu bagian dari angkatan darat dan Angkatan laut jepang. Semua organisasi tersebut diberi pelatihan yang sama dengan serdadu Jepang dengan intensif dan disiplin yang keras sehingga dari keseluruhan organisasi tersebut terkumpul hampir dua juta pemuda Indonesia yang direkrut

Jepang sangat membutuhkan sumber-sumber alam di Indonesia untuk keperluan perang, maka mulailah tenaga kerja Indonesia dieksploitasi dengan kejam dan membentuk Romusha (serdadu-serdadu ekonomi

Setelah berturut-turut dijatuhkannya bom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 15 Agustus 1945, sehingga terjadilah kekosngan politik pada waktu itu dan mendorong generasi muda menyampaikan keinginan mereka untuk menyatakan kemerdekaannya. Hal ini tidak disambut baik oleh generasi tua karena masih adanya keragu-raguan mereka untuk bertindak, oleh karena itu pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno Hatta dibawa ke Garnisun Peta Rengas Denglok karena diduga akan mengancam keselamatan mereka dari Jepang, tetapi karena keyakinan generasi muda dan Laksamana Maida maka Soekarno Hatta menyatakan juga kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

B. REVOLUSI, 1945 – 50

Belanda mulai menanamkan pengaruhnya menaklukan indonesia untuk ketiga kalinya setelah kemerdekaan indonesia, yang pertama pada abad 17 dan 18 ,kedua pada abad 20 , dan yang ketiga pada masa ini. Setelah proklamasi kemerdekaan maka dibentuklah pemerintahan RI di Jakarta dengan meletakkan orang –orang Indonesia pada struktur pemerintahan dan Jepang menyerahkan pemerintahan secara damai dan hati-hati kepada Indonesia namun sayang tanggal 17 Agustus 1945 belum semua rakyat Indonesia seperti didaerah-daerah mengetahui kemerdekaan.

Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah banyak pemimpin dan raja daerah diluar Jawa yang tidak mendukung RI karena ketidak sukaan mereka pada pemimpin di Jakarta yang dianggap bersifat radikal. Yang memberi dukungan seperti raja Bone Mapanjuki (Sulawesi Selatan), Raja suku Makasar, Bugis , Ratulangi sedangkan yang lainnya tidak. Dibeberapa tempat semangat revolusi dan kegembiraan atas kemenangan Indonesia diwujudkan oleh kalangan generasi muda dengan cepat mengambil alih kekuasaan dari Jepang, seperti stasiun pemancar radio, stasiun kereta api, sistem trem listrik tanpa perlawanan Jepang. Sedangkan dari bidang kesastraan dan seni rasa kegembiraan itu diungkapkan lewat syair dan lukisan oleh generasi sastrawan angkatan 45 seperti (Khairil Anwar, Pramudia Anantatur, Mukhtar Lubis dan Bahrum Rangkuti selain itu muncul juga para pelukis dengan lukisan moderen seperti Afandi, Sdjojono).

Pihak sekutu mulai masuk kewilayah Indonesia pada bulan September 1945. Yang mula-mula memasuki Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Surabaya lewat komando dari panglima Inggris dengan membawa serdadu-serdadu bekas tentara koloknial Belanda. Pertempuran yang paling berat terjadi yaitu di Surabaya dengan dibekalinya rakyat Surabaya dengan persenjataan oleh Jepang sebagai wujud keberpihakannya kepada Indonesia.

Akhirnya pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang kelima tanggal 17 Agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republik Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai unsur didalamnya, serta negara-negara Sumatera Timur serta Indonesi Timur digantikan oleh Republik Indonesia yang baru, yang memilik konstitusi kesatuan dan Jakarta dipilih sebagai ibu kota negara.

C. PERCOBAAN DEMOKRASI, 1950 – 7

Dalam tahun 1950 kendali pemerintahan berada ditangan kaum Nasionalis perkotaan dari generasi yang lebih tua dari parati-partai sekuler dan Islam yang terkemuka. Akan tetapi pada tahun 1957, percobaan demokrasi tersebut telah mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi tidak terwujud.

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Adapun permasalahan tersebut diantaranya instalasi-instalasi Industri diseluruh penjuru negeri rusak berat, jumlah penduduk meningkat tajam, banyak keluarga petani tidak lagi memilik lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka (harus menjadi buruh upahan), sebagaian besar bidang perdagangan dan industri menderita, pemulihan ekspor indonesia berlangsung lambat, pada umumnya program-program infra struktur pemerintah yang sangat penting untuk sektor ekspor (seperti jalan raya, pelabuhan, pengendalian banjir, irigasi, kehutanan) memburuk, dan nilai tukar yang dibuat mendiskriminasikan para kespor.

Pada tahun 1950, para politisi Jakarta membentuk sistem parlementer dari demokrasi multi partai. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen satu majelis (dewan perwakilan rakyat). Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintahan yang kuat. Soekarno selaku presiden tidak memiliki kekuasaan ril kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru.

Kabinet pertama (September 1950 – Maret 1951) dibentuk oleh Natsir dan berintikan masyumi dengan dukungan PSI. kabinet Natsir meletakakan jabatan setelah berkuasa selama kurang lebih 7 bulan tanpa mencapai banyak hal penting. Diteruskan dengan kabinet Sukiman yang mana kabinet ini terkenal dengan dilakukannya satu-satu nya usaha yang serius untuk menumpas PKI. Akhirnya kabinet Sukiman jatuh karena terjadinya suatu krisis kebijakan luar negeri. Kabinet itu telah menganut garis pro- Barat secara lebih aktif.

Pada bulan april 1953, undang-undang pemilihan Umum akhirnya disyahkan. Waktu pelaksanaan pemilihan anggota DPR kemudian ditetapkan pada bulan September 1955 dan pemilihan anggota majelis konstituante, yang akan merancang suatu undang-undang Dasar. Pada tahun 1955, perhatian rakyat untuk sementara dialihkan dari masalah-masalah dalam negeri oleh sebuah peristiwa Diplomatik yang besar, konferensi Asia Afrika di Bandung Ali menginginkan Indonesia menjadi pemimpin aktif dari blok negara-negara Afro Asia. Sementara itu upaya-upaya diplomatik untuk mendapatkan Papua mengalami kemacetan lagi. Perundingan-perundingan dengan Belanda menghasilkan suatu protokol pada bulan Agustus 1954 yang mengusulkan penghapusan Uni Belanda Indonesia (sesuatu yang kecil artinya) dan beberapa perubahan kecil terhadap persetujuan-persetujuan meja bundar, tetapi tidak tercapai sedikitpun kemajuan mengenai masalah Papua.

NU sudah sejak lama merasa tidak puas dengan kebijakan kabinet dalam bidang personel, ekonomi, dan keamanan, dan pada tanggal 20 Juli memutuskan bahwa pemerintah harus mengundurkan diri karena dukungan yang diperoleh didalam DPR tidak mencukupi lagi, maka pemerintah Ali mengundurkan diri 4 hari kemudian.

Setelah berlangsung perundingan yang rumit Burhanudin Harahap dari Masyumi berhasil menyusun suatu kabinet yang didasarkan pada dukungan Masyumi bersama PSI dan NU (Agustus 1955-Maret 1956).

Ali Sastro Amijdjojo sekali lagi membentuk sebauh kabinet (Maret 1956- Maret 1957). Dia bertekad membentuk koalisi PNI-Masyumi-NU, sehingga dia tidak perlu tergantung pada PKI.DPR yang baru bersidang Parlemen pertama dan terakhir sebelum pemilihan parlemen 1999 dalam sejarah Indonesia yang dapat menyatakan dirinya sebagai cerminan pilihan bebas dari suara rakyat umum. Dalam pidto pembukaannya didepan DPR Soekarno mengutarakan harapannya akan suatu bentuk demokrasi yang benar-benar bersifat Indonesia yaitu demokrasi terpimpin.

D. DEMOKRASI TERPIMPIN, 1957 – 65

Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, beberapa pengamat menganggap Soekarno sebagai diktator. Pada bulan April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan kabinet karya dibawah seorang politisi non Partai, Juanda kartawidjaja (1911-63) sebagai perdana mentri.

Meskipun secara teoritis bersifat non partai namun pada hakikatnya kabinet ini merupakan suatu koalisi antara PNI dan NU. Juanda mengatakan bahwa kabinet masih tetap bertanggung jawab kepada DPR. Kabinet menjalin hubungan dengan dewan-dewan militer daerah yang telah mengambil kekuasaan didaerah-daerah bahkan memberi mereka dana-dana jakarta yang berkedok membangun daerah. Juanda menyelenggarakan musyawarah nasional di Jakarta pada tanggal 10 sampai 14 September 57, untuk memulihkan kerjasama antara Hatta dan Soekarno.

Pada tanggal 29 November 1957 PBB tidak berhasil mengesahkan suatu resolusi yang menghimbau agar Belanda merundingkan penyelesaian mengenai masalah Papua. Gagalnya resolusi PBB tersebut secara langsung mengakibatkan terjadinya ledakan radikalisme anti Belanda yang dikobarkan oleh Soekarno. Pada tanggal 5 Februari diumumkan suatu pemerintahan pemberontak di Sumatera, dengan markas besarnya di Bukittinggi. Pemerintahan ini terkenal dengan nama PRRI (pemerintah revolusioner Repulik Indonesia). Pada tanggal 17 Maret dan sebulan kemudian padang berhasil direbut oleh pihak Jakarta, pada tanggal 5 Mei Bukittinggi berhasil direbut dan gerakan PRRI di Sumatera berubah menajadi perang Gerilya.

Sentimen-sentimen Islam tetap menjadi penghalang bagi perubahan konstitusional ditingkat nasional, sejak bulan Maret 1957 disepakati gencatan senjata di Aceh tetapi menemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Kini Nasution memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan jalan buntu pada tingkat nasional adalah diberlakukannya kembali undang-undang dasar 1945 lewat Dekrit Presiden.

Pada tanggal 5 Juli dia membubarkan majelis konstituante dan memberlakukan kembali Undang-undang Dasar yang lama. Dia mengatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan suatu dokumen sejarah yang mengilhami keseluruhan Undang-undang Dasar tersebut tetapi tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang resmi darinya. Didalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamaakan Manipol (manifesto politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan perlengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal tahun 1960, kaidah yang samar-samar ini menjadi semakin rumit karena ditambahkannya kata Usdek yang berarti Undang-undang dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian indonesia.

Kini Indonesia bergerak menuju radikalisme yang akan memberi peluang kepada PKI untuk berkembang walaupun masih menghadapi permusuhan dari pihak tentara. Belanda berusaha mendirikan sebuah negara merdeka di Papua dengan dukungan dari penduduk setempat. Pada awal tahun 1960, mereka mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan akan diselenggarakan disana. Pada bulan Agustus 1960 Indonesia memutukan hubungan diplomatik dengan Belanda. Setahun sebelumnya dewan pertimbangan Agung telah membentuk Front Nasional yang diharapkan oleh Soekarno dapat menggantikan Front Nasional pembebasan Irian Barat bentukan pihak tentara.

Sementara perhatian pihak militer semakin berpaling ke perang Papua, perundingan-perundingan pihak tentara dengan kaum pemberontak PRRI yang berlangsung sejak akhir tahun 1958 pada akhirnya membuahkan hasil. Pada saat itu pihak pemberontak sedang kehabisan amunisi dan pembekalan lainnya. Pada bulan Februari sampai April 1961, beberapa gerombolan Permesta menyerah di Sulawesi Utara, kemudian Syafrudin memerintahkan supaya pasukan-pasukannya menyerah.

Pada bulan Desember 1961 dibentuklah komando operasi tertinggi (KOTI) baru bagi pembebasan Papua, Soekarno menjadi panglimanya. Nasution mewakilinya dan Mayor Jendral Yani menjadi kepala stafnya. Perang ini akan berada dibawah komando mandala yang diketuai oleh Mayor Jendral Soeharto. Pada bulan Januari 1962, suatu pasukan Indonesia menderita kekalahan besar dilepas pantai Irian, dimana wakil Angktan laut dan 50 orang lainnya gugur.

Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah suatu penyelesaian atas masalah Papua. Pihak Belanda sepakat menyerahkan wilayah itu pada tanggal 1 Oktober 1962 kepada suatu pemerintah sementara PBB yang selanjuntnya akan menyerahkannya kepada pihak Indonesia pada tanggal 1 Maret 1963. Sebelum akhir tahun 1969, Jakarta akan menyelenggarakan pemilihan yang bebas di Papua untuk menyelidiki apakah penduduknya menghendaki tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah tidak, segera terjadi eksodus warga negara Belanda di Papua.

Tangga 17 Agustus 1963 sekelompok cendikiawan yang menentang Lekra memproklamasikan manifesto kebudayaan (Manikebu) yang walaupun pendukung Pancasila, tidak mau mendukung Manipol Usdek (nasakom) dan menghendaki suatu kebudayaan nasional yang tidak didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu. Kritikus sastra terkenal H.B. Jasin (1917-2000) adalah salah seorang pencetus Manikebu. PKI dan Lekra dengan dukungan front cendikiawan PNI (LKN) secara keras mengecam manikebu sebagai suatu penyimpangan yang bersifat borjuis, tidak revolusioner dan humanis universal. Sukarno menyepakatinya pada tanggal 8 Mei 1964, dia melarang manikebu atas dasar bahwa Indonesia hanya punya tempat untuk satu manifesto saja yaitu manipol. Kini PKI dan kaum pelajar mendukugnya bahkan semakin aktif memburu kaum cendikiawan lawan-lawanya atas nama Retooling.

Pada tanggal 30 September malam sampai 1 Oktober 1965, ketegangan-ketegangan meluas karena terjadinya percobaan kudeta di Jakarta yang kacau sekali perencanaanya. Pemberontak mengumumkan melalui radio bahwa gerakan 30 september adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Soekarno dari kudeta yang direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri dari atas jenderal-jenderal Jakarta yang korup dan menikmati penghasilan tinggi yang menjadi kaki tangan badan intelijen pusat Amerika Serikat (CIA).

E. MENCIPTAKAN ORDE BARU, 1965 – 75

Setelah usaha kudeta 1965 masa depan politik di Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya Soeharto membangun apa yang dikenal dengan Orde Baru Indonesia, untuk membedakannya dengan orde lama dari masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu.

Orde baru mengembangkan gaya pemerintahan yang paternalistik, dan bersifat menindas. Orde baru berusah mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, tetapi hanya lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat. Sebahagian besar pembangunan ekonomi nasional bergantung pada perusahaan asing dan hanya terjadi pertumbuhan kecil pada industri pribumi. Orba memberlakukan hukuman penjara politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik mereka. Disamping itu orde baru mengizinkan penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer ditangan segelintir elit dalam pemerintahan Soeharto.

Selama bulan Oktober 1965, runtuhnya demokrasi terpimpin dimulai pada tanggal 2 oktober , Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara, tetapi dengan syarat bahwa Soeharto lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Kekuasan ini kemudian melembaga pada tanggal 1 November dengan pembentukan kopkamtib (komando operasi pemulihan keamanan dan keterbitan).Pada bulan oktober 1965, pembunuhan dimulai. Kekerasan terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan Pki terjadi di seluruh daerah.

Pada tanggal 11 Maret 1966, pemimpin manuver halus antara Soekarno dan Soeharto yang menghasilkan kekerasan berdarah di ibu kota berakhir dengan meyakinkan untuk kemenangan Soeharto. Tiga jenderal yang bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk Soekarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan dan melindungi presiden atas nama revolusi. Dokumen ini diebut Supersemar (surat perintah 11 maret).

Dengan kekuasaan supersemar yang diperolehnya Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa –sisa demokrasi terpimpin dihadapan Soekarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Ketika orde baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Sokarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula. Salah satu masalah pertama Soeharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan oleh pemerintahan demokrasi terpimpin.

Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan nengara-negara barat, pemerintah Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terus menerus dipuji oleh Bank Dunia dan IMF. Langkah-langkah ini mendominasi kebijakan ekonomi pada tahun 1970 an. Startegi Lasezz faire (pintu terbuka) untuk meningkatkan invesatsi asing dan pertumbuhan ekonomi maksimum di iringi dengan pengendalian ekonomi interen yang tegas . Yang terpenting dengan kebijakan-kebijakan baru ini adalah hadirnya sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terdidik secara akademis, para teknorat yang dikenal dengan mafia Berkley.

Perubahan ekonomi terjadi dengan cepat yang mempengaruhi kondisi politik dalam negeri, inflasi terpangkas hingga sekitar 100% pada tahun 1967, angkanya masih sangat tinggi tetapi bisa digolongkan kemajuan besar mengingat inflasi yang terjadi sebelumnya. Pertukaran mata uang asing dibebaskan. Dari tahuhn 1966 hingga akhir tahun 1968, rupiah dibiarkan mengambang secara bebas. Pada awal tahun 1976, orde baru boleh dikatakan stabil. Pemerintah bergantung pada sentralisasi kekuasaan yang kokoh ditangan presiden Soeharto dan sekelompok pengikut setianya.

Kebebasan berpolitik ditekan dengan kekerasan fisik, penahanan, dan pelanggaran penertiban atau dengan ancaman tindakan demikian. Partai-partai politik tidak diberi luang untuk mengubah tantangan politik, tetapi tetap mengikuti proses pemilihan umum yang dikendalikan dengan hati-hati dan meminjam legitimasi pemerintah. Miiliter mengambil keputusan utama, tetapi mengambil keputusan ekonomi bersama-sama para teknorat dan mengurus administrasi negara bersama dengan birokrasi. Golkar adalah kendaraan bagi dominasi militer dan birokrasi. Kebijakan ekonomi ditetapkan sesuai dengan pembangunan gaya kapitalis dan memperoleh hasil yang mengesankan. Janji orde baru bahwa pembangunan akan meningkatkan taraf kesehatan dan kesejaheraan rakyat masih belum terbukti. Dilain sisi, elit yang memerintah jelas sekali memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk memperkaya diri mereka .

F. MASA KEEMASAN ORDEBARU, 1976 – 88

Hingga awal 1980 an Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan produksi domestik bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7%, dan tidak pernah berada dibawah angka 5 %. Prestasi ini kebanyakan karena pendapatan dari minyak yang tetap tinggi hingga tahun 1982, terutama dipicu lagi oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981 Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasional ekonomi memanfaatkan rengganganya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan negara (BUMN) memperdayakan usaha dalam negeri, dan pembatsan terhadap perusahaan asing.

Demonstrasi mahasiswa menentang Soeharto dan korupsi rezimnya secara rutin bisa dijumpai dalam kampus-kampus. Pada tahun 1979 ketua dewan mahasiswa ITB berusia 25 tahun Herry Ahmadi dipenjara selama 2 tahun karena menghina presiden, DPR dan MPR. Pada saat divonis Herry sudah ditahan selama lebih dari2tahun. Salah satu aset terbesar Indonesia adalah proram keluarga berencana. Pada umumnya sterilisasi dan aborsi tidak dapa diterima secara kultural dan secara religius, sehingga program KB dilakukaan terutama dengan pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi intra uterus.

Pemerintah menglakokasikan sumber daya yang besar dalam program KB. Ditambah fakta baha organisasi Islam tidak menentang langkah – langkah ini, maka terapailah hasil yang menegsankan. Pada wal 1950 an, tingkat kelahiran total (rata-rata seorang wanita dapat melahirkan sepanjang hidupnya) di Indonesia adalah 6,4 sedangkan pada tahun 1995 turun menjadi 2,8 dibawah Filipina, Malaysia atau India. Pilar utama rezim Soeharto adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia. dalam banyak hal soeharto dan struktur pemerintahannya nampak tak tertandingi, namun terjadi beberapa perubahan signifikan disekitar diri Soeharto. Dari 1982 hingga 1986 Indonesia harus menyesuaikan diri dengan turunya harga minyak.

Diluar negeri negara-negara barat memandang Indonesia sebagai negara pembangunan yang konservatif. Indonesia merupakan contoh aksi penyelamatan yang luar biasa suatu negara dari bencana sosial politik ekonomi. Pembangunan Indonesia memberikan berbagai kesempatan bagi individu, usahawan, dan pemerintahan barat untuk menangguk keuntungan dari pertumbuhan Indonesia. Dalam bidang politik, Jakarta tidak mau menggabungkan diri dengan segala macam aliansi militer dan memandang dirinya sebagai pemimpin dari negara-negara non blok. Dalam dunia perang dingin yang penuh persaingan, hal ini terbukti bahkan lebih penting bagi barat untuk menjalin persahabatan dengan Indonesia. Fakta bahwa Indonesia merupkan negara berpenduduk muslim terbesar juga membuat pemerintahan-pemerintahan barat mendukung rezim Soeharto yang telah menunjukan bahwa dia mampu menjinakan potensi politik Islam.

G. TANTANGAN DAN KRISIS KERUNTUHAN ORDE BARU, 1989 - 98

Di Aceh separatisme yang diilhami rasa kesukuan dan agama muncul kembali. Aceh selama ini dalam keadaan tenang sejak masa pemberontakan 1976 sampai 1982 (termasuk proklamasi kemerdekaan dan pada tanggal 4 Desember 1976).Pada awal 1990 an, korupsi rezim sudah menggurita dan menjadi rahasia uumum didalam dan luar negeri. Semua anak Soeharto menumpuk kekayaan. Kekayaan berlebihan keluarga Soeharto, para kroni dan cukong jelas melukai rakat jelata Indonesia dan usahawan pribumi, sehingga memicu respon bersentimen agama. Islam sering menjadi muara serangan selama bertahun-tahun, namun kini usaha rezim untuk mengkooptasi kepentingan Islam membuatnya harus bereaksi lebih positif terhadap aspirasi Islam di bandingkan dengan masa lalu. Beberapa cukong juga menyadari bahwa kondisi sosial Indonesia mencakup orang-orag yang keluhannya beralasan, jika dibiarkan memburuk bisa mengancam kekayaan mereka.

Ketika muncul tuntutan akan adanya masyarakat yang lebih adil dan ketika perilaku rezim semakin menyimpang, pendekatan represif ABRI terhadap segala masalah menimbulkan insiden heboh yang berdampak internasional. Pada tanggal 12 November 1991, iring-iringan jenazah dipemakaman Santa Cruz di ibu kota Timor-timur Dili berubah menjadi demonstrasi pro kemerdekaan. Dihadapan kamera televisi internasional dan para fotografer ABRI tanpak menembaki kerumunan masa.

Pembantaian ini menempatkan kekuasaan Indonesia atas Timor timur dalam agenda hak asaasi manusia internasional. Pemerintah Kanada, Belanda dan Denmark membatalkan program-program bantuan. Kongres Amerika yang didalamnya ada beberapa anggota Kongres Katolik yang mulai mengambil peran menonjol dalam masalaha Indonesia memutuskan untuk memtong anggaran latihan militer senilai $ 2,3 juta . Kebrutalan ABRI terpampang di layar-layar televisi di seluruh dunia. Aktivitas Timor-timur diluar Indonesia, terutama Ramos Horta setelah peristiwa ini banyak menerima perhtian internasional.

Tuntutan akan reformasi, terus meningkat seiring semakin memburuknya krisis ekonomi dan semakin jelas bahwa rezim tidak mampu mereformasikan diri. Amin rais dari Muhammadiyah merupakan salah satu pengecam paling menonjol pada tahap ini. Demonstrasi mahasiswa semakin marak, ABRI membiarkan selama demonstrasi itu dilakukan dalam kampus. Tapi pada awal Mei 1998 mahasiswa sudah turun kejalan-jalan dikota besar.

Soeharto kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengawasi masa reformasi dan mengundurkan diri setelah pemilu baru diadakan. Namun segala tawaran yang masih menjadikan dia presiden tidak diterima baik didalam maupun diluar negeri. Usahanya untuk membentuk kabinet reformasi gagal pada tanggal 20 Mei 1998 ketika 14 menteri mengemban tanggung jawab dalam bidang ekonomi dan keuangan menolak masuk dalam kabinet tersebut maka pada pagi harinya tanggal 21 Mei 1998 awak televisi dipanggil ke Istana Negara untuk mengabadikan momen kemunduran Soeharto. Wakil presiden Habibie segera disumpah sebagai presiden ketiga (1998-1999)

H. INDONESIA SETELAH SOEHARTO

Ketika Indonesia masih bergolak secara sosial, politik, ekonomi, Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyaraat yang lebih demokratis, adil dan terbuka. Namun, krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir, kekerasasn sosial, krisis politik yang berkepanjangan dan keraguan yang luas tentang kejujuran dan keabsahan pemerintah telah memudarkan harapan akan reformasi.

Habibie memulai masa jabatannya dengan suatu reputasi yang membuatnya tidak dipercayaan oleh aktivis mahasiswa , militer, sayap politik utama, pemerintahan asing, investor luar negeri dan perusahaan internasional. Namun mengingat krisis parah Indonesia dan posisi pribadinya, capaian Habibie tergolong luar biasa.

Baru sebulan menjabat sebagai presiden Habibie membebaskan beberapa tahanan politik Tmor-timur dan menjanjikan status istimewa yang belum ditentukan bagi daerah itu. Referendum Timor-timur terjadi pada tanggal 30 Agustus 1999 secara hampir penuh damai dan tenang. Fakta bahwa milisi pro Indonesia tidak mengganggu proses pemungutan suara menandakan bahwa mereka dan ABRI mengharapkan, kalupun bukan kemenangan, setidaknya hasil referendum itu begitu ketat sehingga MPR tidak bisa menjadikannya dasar pemberian kemerdekaan.

Pada Maret 1999 terjadi demontrasi berskala besar di Jakarta yang menyerukan jihad untuk membela umat Islam di Ambon dari serangan umat kristen. Dalam kondisi seperti itulah rakyat Indonesia siap menyongsong pemilu bebas pertama dalam kurun waktu 44 tahun. Abdurahman wahid telah mengakali Megawati dan terpilih menjadi presiden keempat oleh MPR. Bulan-bulan pertama pemerintahan Abdurahman wahid menunjukan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan dan kekecewaan. Mengingat kondisi kesehatannya yang buruk dan keuatan-keuatan politik yang bersatu menentangnya, orang selalu kebimbangan dan minggu keminggu mengenai bahwa Gus dur bisa bertahan baik secara kesehatan fisik maupun sebagai kepala negara terpilih. Mungkin tantangan yang paling mendasr bagi bangsa ini adalah untuk memulihkan kembali negara hukum. Institusi hukum dan polisi sudah begitu korupnya dimasa Soekarno dan Soeharto, dan tidak banyak perbaikan pada masa Habibie sehingga hampir seluruh sistem hukum perlu dirombak. Korupsi, ekses militer, kekerasann masa, hukum jalanan, konflik antar kelompok, ketidak amanan diri dan harta benda tidak ada satupun dari masalah ini yang akan bisa diselesaikan tanpa reformasi menyeluruh terhadap penegak hukum

I. INDONESIA SEJAK TAHUN 2001

Pada periode Juli 2001 sampai pemilihan presiden 2004, presiden Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri. Pemerintahannya harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat sekali. Didalam persoalan-persoalan yang belum diatasi dimasa pemerintahan Megawati adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lazim disebut KKN. Banyak orang menilai bahwa KKN malah lebih buruk dibandingkan dengan di era Soeharto. KKN nya berupa semacam pajak tidak resmi atau pungutan liar (pungli) yang menghambat pemulihan ekonomi Indonesia.

Indonesia sendiri sudah mengalami banyak kasus pengeboman sejak tahun 1970 an. Sejak 1998, serangan-serangan seperti itu meningkat. Misalnya 11 Des 1998 bom Plaza Aterium Senen Jakarta,2januari 1999 di toserba Ramayana, 9 Feb 1999 di plaza Hayam Wuruk jakarta,dll. Dibebrapa daerah masih ada gerakan yang ingin menambah otonomi mereka malah melepaskan diri dari indoneia terutama di Aceh dan Papua.